Dede Yusuf Sebut Pengurusan Tanah Via PTSL Terhambat

JAKARTA -Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, menyoroti masalah yang dihadapi oleh warga desa dalam mendapatkan hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (3/2/2025), Dede mengungkapkan bahwa banyak kepala desa yang sulit bekerja sama dengan warga dalam pengurusan PTSL, yang menghambat pelaksanaan program ini di tingkat desa.

"Saya berkeliling ke beberapa kantor pertanahan, terutama mengenai pembagian PTSL. PTSL ini berjalan baik, tapi banyak juga yang kepala desa sulit bekerja sama," kata Dede Yusuf kepada Mendagri Tito Karnavian.

Baca Juga:

• Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta, Aria Bima: Harus Dipikirkan Rasa Keadilan
• Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Disanksi Magang 3 Bulan oleh Kemendagri

Menurut Dede, masalah utamanya adalah perbedaan biaya yang harus dibayar oleh warga dalam pengurusan surat tanah. Dede menjelaskan bahwa ada dua rezim biaya terkait dengan pengurusan tanah, yakni PTSL dan Akta Jual Beli (AJB). Program PTSL hanya memerlukan biaya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu, yang dibayarkan ke kantor desa, sementara pengurusan AJB bisa mencapai biaya antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.

"Ini yang menyebabkan banyak desa tidak sepenuh hati ingin memberikan PTSL tersebut," ujar Dede.

Baca Juga:

• Bupati Indramayu Lucky Hakim Akui Kesalahan Tidak Izin Perjalanan ke Jepang, Minta Maaf ke Masyarakat
• Wamendagri: Lucky Hakim Tak Paham Aturan Cuti, Kepala Daerah Bukan Pekerjaan Paruh Waktu

Dede kemudian meminta Mendagri Tito Karnavian untuk melanjutkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Kemendes untuk menertibkan pengurusan surat tanah melalui PTSL. Ia juga mengusulkan agar Kejaksaan dan Kapolri turut serta mengawasi proses ini, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan angka lebih besar atau kemungkinan tindak pidana.

"Ini perlu dilanjutkan lagi. Tambahannya juga dengan Kapolri dan juga Kejaksaan karena kadang-kadang misalnya ada angka yang lebih ada APH (aparat penegak hukum) masuk," tambah Dede.

Dede menegaskan pentingnya penertiban administrasi tanah di desa, karena hambatan terbesar dalam pemberian PTSL berasal dari ketidakmauan dan ketidakmampuan kepala desa untuk bekerja sama dengan pihak terkait.

(ku/n14)

Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta, Aria Bima: Harus Dipikirkan Rasa Keadilan

Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Disanksi Magang 3 Bulan oleh Kemendagri

Bupati Indramayu Lucky Hakim Akui Kesalahan Tidak Izin Perjalanan ke Jepang, Minta Maaf ke Masyarakat

Wamendagri: Lucky Hakim Tak Paham Aturan Cuti, Kepala Daerah Bukan Pekerjaan Paruh Waktu

Bupati Indramayu Lucky Hakim Minta Maaf Usai Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Kemendagri Akan Panggil

Wamendagri: Bupati Indramayu Langgar Aturan karena Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Terancam Dipecat?