Koordinator Adaksi Pertanyakan Kejelasan Pencairan Tukin Dosen

JAKARTA -Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adiksi) Pusat yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Nasional Anggun Gunawan mempertanyakan sikap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) terkait dengan polemik pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk para dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, anggaran untuk pencairan Tukin yang hilang menjadi tanda tanya besar bagi mereka.

Anggun Gunawan menyebutkan bahwa Adiksi telah melakukan audiensi pada bulan September 2024 dengan Dirjen Dikti, Riset, Teknologi pada masa Menteri Nadiem Makarim, Prof. Abdul Haris. Dalam audiensi tersebut, pihak Kemendikti-Saintek berjanji akan mengeluarkan dana Tukin untuk dosen ASN pada 1 Januari 2025. Namun, pada 3 Januari 2025, Sekjen Kemendikti Togar Simatupang mengungkapkan bahwa anggaran Tukin tidak ada. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan dosen yang berharap dana tersebut bisa segera dicairkan.

"Namun tiba-tiba tanggal 3 Januari, Sekjen Kemendikti bilang tak ada anggaran. Ini yang buat kami bertanya-tanya, apakah ini salah Nadiem atau menteri yang sekarang," kata Anggun, saat ditemui di lokasi aksi damai terkait pencairan Tukin di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (3/2/2025).

Anggun menambahkan, meskipun ada masa transisi antara kementerian sebelumnya (Kemendikbud Ristek) dan Kemendikti Saintek, kebijakan yang diambil seharusnya lebih jelas terkait anggaran Tukin. Ia mendesak pejabat-pejabat yang terlibat untuk bersama-sama mencari tahu kesalahan yang terjadi dan memberikan penjelasan kepada para dosen.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Prof. Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa Kemendikti tidak bisa membayarkan Tukin dari tahun 2020 hingga 2024 karena kementerian sebelumnya tidak mengajukan anggaran Tukin kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini disebabkan oleh kekurangan administrasi dalam proses pengajuan anggaran dari Kemendikbud Ristek pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim.

Togar juga menjelaskan bahwa Kemendikti telah mengajukan anggaran Tukin untuk tahun 2025 sebesar Rp 2,5 triliun yang akan mencakup sepertiga dari seluruh dosen ASN di Indonesia. Meskipun begitu, anggaran ini dianggap tidak mencukupi bagi seluruh dosen yang berhak menerima tukin.

Togar mengimbau kepada para dosen agar tetap menyampaikan aspirasinya melalui kanal komunikasi yang disediakan oleh pemerintah dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelayanan publik. Sementara itu, para dosen masih berharap agar tunjangan kinerja tahun 2020-2024 segera dicairkan oleh pihak berwenang.

(km/n14)