KemendagrI: Presiden Prabowo Pilih Tanggal 20 Februari 2025 Untuk Pelantikan Kepala Daerah

JAKARTA -Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Keputusan ini muncul setelah dilakukan perhitungan ulang yang mengacu pada waktu yang diperlukan untuk proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengesahan oleh DPRD.

Sebelumnya, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan pada 6 Februari 2025, namun setelah adanya putusan dismissal dari MK terkait sengketa Pilkada, waktu pelantikan harus ditunda. Berdasarkan aturan, DPRD memiliki waktu maksimal 12 hari untuk menetapkan kepala daerah terpilih setelah keputusan MK.

"12 hari setelah tanggal 5 Februari, yang merupakan hari terakhir pembacaan putusan dismissal, maka paling cepat tanggal 17 Februari. Dari sana kita perkirakan tanggal 18, 19, atau 20 Februari untuk pelantikan," jelas Tito saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Perintahkan Penambahan Fakultas Kedokteran: Atasi Krisis Dokter Tanpa Terjebak Aturan Lama
• Cuaca Buruk, Presiden Prabowo Batal Hadiri Peresmian Proyek Energi Terbarukan di Bondowoso

Tito menambahkan bahwa ia telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan ini, dan Presiden Prabowo memilih tanggal 20 Februari 2025 sebagai hari pelantikan.

Baca Juga:

• Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing, Kemendagri Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki Pribadi Seluruhnya
• Prabowo Teken PP Baru: Justice Collaborator Bisa Dapat Remisi hingga Bebas!

"Masa pelantikan akan dilaksanakan di Ibukota Negara pada tanggal 20 Februari, tepatnya hari Kamis," tambah Tito.

Rapat tersebut juga membahas evaluasi Pilkada Serentak 2024 serta prosedur pelantikan kepala daerah yang terpilih. Sementara itu, tempat pelantikan masih dalam pembicaraan lebih lanjut.

Dengan keputusan ini, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat segera dilantik dan memulai tugasnya setelah proses administrasi dan hukum yang berlaku selesai.

(kp/np14)

Presiden Prabowo Perintahkan Penambahan Fakultas Kedokteran: Atasi Krisis Dokter Tanpa Terjebak Aturan Lama

Cuaca Buruk, Presiden Prabowo Batal Hadiri Peresmian Proyek Energi Terbarukan di Bondowoso

Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing, Kemendagri Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki Pribadi Seluruhnya

Prabowo Teken PP Baru: Justice Collaborator Bisa Dapat Remisi hingga Bebas!

Belajar dari Aceh-Sumut, Kemendagri Hati-Hati Tangani Konflik 13 Pulau di Jatim

Prabowo Klaim Reformasi dan Antikorupsi Naikkan Produksi Beras & Jagung RI 50 Persen