Namun, banyak juga yang menyalahkan Sri Mulyani atas kebijakan pembatasan tersebut. Mereka beranggapan bahwa kebijakan tersebut justru memperburuk kondisi masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan gas, dan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam membuat peraturan yang lebih berpihak pada rakyat kecil.
Sri Mulyani sendiri dalam keterangan sebelumnya menegaskan bahwa subsidi gas elpiji 3 kg diambil dari anggaran APBN, yang berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Meskipun demikian, banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini malah menambah beban masyarakat yang sudah kesulitan akibat inflasi dan kenaikan harga barang lainnya.
Kebijakan pembatasan gas elpiji ini masih terus menjadi perdebatan di masyarakat. Sejumlah pihak berharap agar pemerintah segera mencari solusi terbaik agar masalah kelangkaan gas dan pembatasan distribusi ini dapat segera teratasi tanpa memberatkan rakyat.
(oz/n14)
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang Rp1,5 miliar yang disita dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Zulfikar, membantah anggotanya terlibat dalam aksi kekerasan yan
PERISTIWA
KARO Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meminta masyarakat di zona bahaya Gunung Sinabung tetap tenang menyusul peningkatan status
PERISTIWA
