SUMUT -Wakil Ketua DPRD Langkat sekaligus Ketua DPD NasDem Langkat, Ajai Ismail, menjadi sorotan publik terkait dugaan ketidaksesuaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Pasalnya, laporan kekayaan yang ia sampaikan dinilai tidak masuk akal dan memicu dugaan adanya kejanggalan.
Berdasarkan data LHKPN, pada tahun 2023, Ajai Ismail hanya melaporkan harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 20 juta. Lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2019, ia hanya melaporkan harta sebesar Rp 6 juta. Sementara itu, pada periode 2020-2022, Ajai tidak merinci harta kekayaannya dan hanya mencantumkan kas senilai Rp 6 juta serta utang ratusan juta rupiah.
Upaya konfirmasi kepada Ajai Ismail hingga kini belum membuahkan hasil. Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Ajai belum memberikan komentar, bahkan pesan singkat melalui WhatsApp yang dikirimkan kepadanya juga tak mendapat respons.
Baca Juga:
KPK Diminta Turun Tangan
WHASINGTON Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah dokumen internal Departemen Luar Negeri AS mengungkap rencana
Internasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko
Politik
TAPTENG Aksi pencurian besi tower milik PT Telkom di Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, berakhir tragis. Dua
Peristiwa
JAKARTA Pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menyandang status suamiistri usai melangsungkan akad nikah yang digelar s
Entertainment
LANGKAT Di tengah gelombang kesadaran kolektif masyarakat adat Nusantara terhadap hakhak atas tanah ulayat, sebuah langkah strategis dan p
Pemerintahan
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
