JAKARTA -Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen vonline.com/tag/pdip/" target="_blank">PDIP Hasto Kristiyanto memasuki babak final, dengan majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dijadwalkan untuk membacakan putusan pada hari ini, Kamis (13/2). Hasto, yang saat ini tengah dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan vonline.com/tag/korupsi/" target="_blank">Korupsi (vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK) dalam dua kasus besar, mengajukan gugatan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap statusnya sebagai tersangka.
Hasto terjerat dalam dua perkara, yaitu dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Melalui praperadilan ini, Hasto berharap agar status tersangkanya dibatalkan oleh hakim.
Baca Juga:
Proses Sidang dan Harapan Kedua Pihak
Sidang praperadilan telah memasuki tahap akhir setelah rangkaian pembacaan pokok permohonan, jawaban dari vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK, serta pengajuan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi atau ahli. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan keyakinannya bahwa hakim akan mengabulkan gugatan kliennya. "Kami yakin bahwa dengan bukti dan keterangan saksi yang kami ajukan, status tersangka Hasto tidak sah dan harus dibatalkan," ujar Ronny dalam persidangan pada Rabu (12/2).
Baca Juga:
Sementara itu, vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK melalui Kepala Biro Hukum, Iskandar Marwanto, juga menunjukkan optimisme yang sama. Ia meyakini bahwa bukti yang mereka sajikan di persidangan cukup kuat untuk membuktikan bahwa penetapan status tersangka terhadap Hasto sah secara hukum. "Kami tetap optimistis bahwa gugatan praperadilan ini akan ditolak," kata Iskandar.
Kasus Hasto Kristiyanto
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto berawal dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, dengan tujuan untuk memuluskan proses PAW anggota DPR. vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK menuduh Hasto dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan dengan mengarahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Salah satu tindakan yang disebutkan adalah instruksi Hasto kepada stafnya untuk menyembunyikan barang bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK, termasuk telepon genggam yang digunakan oleh saksi.
Menunggu Keputusan Akhir
Putusan atas gugatan praperadilan Hasto ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus yang melibatkan sejumlah tokoh politik penting ini. Apakah gugatan ini akan dikabulkan atau ditolak, kita tunggu bersama pada sidang hari ini.
(kp/a)
JAKARTA Pemantauan kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Jabodetabek
Nasional
OSAKA Jelang laga krusial menghadapi Jepang dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi m
Olahraga
JAKARTA Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi polemik seputar anggaran pengadaan mobil dinas
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Pendidikan
PEMATANGSIANTAR Aksi demo yang dilakukan Komunitas Pedagang Gedung IV Pasar Horas di Jalan Merdeka, Pematangsiantar pada Selasa (10/6/2025
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait isu kapalkapal pengangkut bijih nikel yang me
Pemerintahan
JABAR Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha memastikan proses hukum sedang berjalan terhadap oknum anggota polisi yang diduga melakuka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktor
Berita
PAPUA Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga anak buah Egianus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakkum O
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka koordinasi dan pencegahan te
Nasional