SUMUT -Maraknya pemberitaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wakil Ketua DPRD Langkat, H. Ajai Ismail yang menjadi polemik di publik. Ariswan, aktivis muda Sumatera Utara, meminta agar semua pihak mempercayakan permasalahan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang.
Saat dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler pada hari Sabtu 15/2/2025, Ariswan yang tengah berada di Rokan Hilir, Riau, menegaskan bahwa H. Ajai Ismail merupakan sosok yang telah mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat lebih dari dua periode. Oleh karena itu, menurutnya, tidak mungkin LHKPN yang dilaporkan H. Ajai Ismail tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"H. Ajai Ismail adalah orang yang cerdas dan memahami aturan. Beliau telah melahirkan generasi berprestasi, di mana tiga anaknya juga menjadi wakil rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki wawasan luas dalam dunia politik dan administrasi pemerintahan, jadi tidak mungkin beliau tidak memahami regulasi," ujar Ariswan.
Ariswan juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ia akan menyambangi Gedung KPK guna meminta klarifikasi secara tertulis terkait polemik LHKPN H. Ajai Ismail Kepada pihak KPK. Selain itu, ia juga berencana menyampaikan dukungan terhadap H. Ajai Ismail kepada KPK.
Di sisi lain, Ariswan berharap kepada H. Ajai Ismail dapat memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang saat ini mencuat di media elektronik, salah satunya mengenai limbah hasil pengolahan pinang di pabrik PT. Ding Rui Feng yang berlokasi di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.
Selain itu, ia juga meminta agar H. Ajai Ismail dapat memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Langkat serta Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan Langkat untuk menindaklanjuti pemberitaan dugaan pungutan liar di Dinas Pendidikan Langkat dan juga menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait .
"Kita berharap agar Bapak H.Ajai Ismail menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat terkait isu Lingkungan Dan pendidikan yang saat ini berkembang di kabupaten Langkat," tutup Ariswan.
(tim)
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA Kebijakan insentif fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemeri
Pemerintahan
JAKARTA Harga beras di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penur
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi me
Pemerintahan
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berhasil menghidupkan kembali sumur minyak tua yang telah 14 tahun n
Pemerintahan
JAKARTA Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif kembali digelar pada Senin (3/11/2025). adsens
Politik
JAKARTA Timnas Indonesia hingga kini belum juga memiliki pelatih baru setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. adsensePosisi pelatih
Olahraga
JAKARTA Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, memastikan bahwa PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) tidak berpartisipasi da
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono memastikan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan mulai beroperas
Pemerintahan