Zulhas Ungkap Program MBG Boros Rp1 Triliun per Bulan, Jumlah Dapur Melonjak Tajam
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAWA BARAT -Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa usulan koalisi permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menjaga persatuan serta menciptakan suasana politik yang rukun dan damai. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
"Kemarin ide itu disampaikan karena dari perjalanan yang kita lewati, mulai dari menentukan koalisi hingga pemerintahan ini berjalan, kita memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan bangsa serta mencari solusi bersama. Kita ingin menciptakan suasana yang rukun, damai, dan sejuk," ujar Sugiono.
Persatuan sebagai Fondasi Bangsa
Sugiono menekankan bahwa pentingnya persatuan dan kerukunan telah disadari sejak awal oleh para pendiri bangsa. Menurutnya, kedua hal tersebut harus terus dijaga di setiap lapisan masyarakat demi menjaga stabilitas nasional.
"Banyak pelajaran dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa kedamaian, kesejukan, dan kerukunan itu sangat mahal harganya. Kita bersyukur para pendiri bangsa telah menyadari bahwa persatuan adalah hal yang fundamental. Dengan dasar itu, kenapa kita tidak menjadikan kepentingan bersama ini sebagai satu kesatuan?" ujarnya.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa gagasan koalisi permanen bukan semata untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi demi stabilitas jangka panjang.
"Jangan hanya melihat permasalahan bangsa dalam siklus lima tahunan dari pilpres ke pilpres. Persatuan itu mahal dan tidak bisa dianggap remeh. Jika kita ingin negara ini tetap utuh dan bertahan, maka persatuan adalah kunci utama," tegasnya.
PKB Sambut Baik Tawaran Prabowo
Dalam acara yang sama, Ketua Umum PKB yang juga menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, turut hadir dan mengungkapkan bahwa Prabowo menawarkan konsep koalisi permanen di hadapan elite partai koalisi.
"Intinya, memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen dan meminta persatuan menjadi kunci utama dalam pemerintahan," ujar Cak Imin.
PKB, menurut Cak Imin, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai koalisi permanen dapat mempercepat pembangunan nasional dan memperkuat pemerintahan.
"PKB menyambut baik konsep ini karena dapat menjadi dorongan bagi percepatan pembangunan," tambahnya.
Sebelumnya, wacana koalisi permanen yang diusulkan Prabowo juga mendapat berbagai tanggapan dari partai politik lain. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, misalnya, mempertanyakan batas waktu dari konsep ini dan meminta adanya kejelasan lebih lanjut.
Dengan usulan ini, dinamika politik nasional ke depan akan semakin menarik untuk disimak, terutama terkait bagaimana respons dari partai-partai lain serta implementasi konsep koalisi permanen dalam pemerintahan Prabowo.
(dc/a)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL