Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Salah satu tersangka adalah Bupati Muara Enim, Edison.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Empat tersangka tersebut terdiri dari dua pihak pemberi dan dua pihak penerima. Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, ASN BPK bernama Titin, serta pihak swasta Angga.
KPK menduga kasus ini berkaitan dengan pengaturan hasil audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pengadaan perangkat pendidikan seperti smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut KPK, aliran dana dalam kasus ini diduga berasal dari pihak swasta yang merupakan supplier pengadaan. Uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak untuk mengondisikan hasil audit.
Dana itu disebut diberikan dengan dalih menjaga hubungan baik dalam proses pengadaan dan pemeriksaan.
KPK juga menyebut bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah menjerat Bupati Muara Enim dan sejumlah pihak lain dalam kasus serupa di sektor pengadaan barang dan jasa.
Penyidikan masih terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap tersebut.*
(d/dh)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI