Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional hingga mencapai sekitar Rp1 triliun per bulan.
Zulhas menjelaskan, program MBG semula dirancang dengan target pembangunan 21.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Namun, saat ini jumlahnya justru meningkat menjadi 27.877 titik.
"Terjadi penambahan sekitar 6.877 titik dari rencana awal," kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Menurut dia, lonjakan jumlah dapur tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran operasional, terutama terkait insentif yang diberikan kepada setiap dapur MBG.
Ia menyebut, dengan asumsi insentif Rp6 juta per hari per dapur, tambahan ribuan titik tersebut menyebabkan potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.
"Kalau dihitung, ini bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam satu tahun," ujarnya.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti ketidaksesuaian data di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik, dengan sebagian sudah memiliki Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait saat ini tengah melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan program tersebut agar lebih efisien dan sesuai dengan perencanaan awal.
Zulhas menargetkan proses penataan ulang program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL