Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA – Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Pandangan ini disampaikan Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi yang menilai sektor pertahanan bisa memberi dampak lebih luas bagi pembangunan negara.
Menurut Budhi, belanja pertahanan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai beban anggaran negara. Jika dikelola dengan tepat, sektor ini justru dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri dalam negeri.
"Pertahanan bisa menjadi mesin pertumbuhan nasional bila dikelola secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi," kata Budhi dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Ia menjelaskan, konsep ekonomi pertahanan modern menempatkan pengeluaran militer sebagai investasi jangka panjang. Investasi itu, kata dia, dapat menghasilkan keuntungan ganda, baik dalam bentuk keamanan negara maupun pertumbuhan ekonomi.
Budhi mencontohkan pengadaan alat utama sistem persenjataan seperti pesawat, kapal perang, radar, hingga teknologi drone yang dapat melibatkan industri dalam negeri. Hal ini dinilai bisa memperkuat kapasitas produksi nasional sekaligus mendorong inovasi teknologi.
Ia juga menyinggung pengalaman Korea Selatan dan Turki yang berhasil menjadikan industri pertahanan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi. Kedua negara itu mampu mengembangkan produk militer yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara.
Menurut Budhi, Indonesia memiliki peluang yang sama karena sudah memiliki sejumlah industri strategis, mulai dari manufaktur pesawat, kapal, hingga sistem persenjataan. Namun, tantangannya adalah membangun ekosistem yang terhubung antara industri, pemerintah, kampus, dan lembaga riset.
Selain itu, ia menekankan pentingnya efek lanjutan dari teknologi pertahanan yang dapat dimanfaatkan di sektor sipil, seperti kesehatan, transportasi, dan energi.
"Banyak teknologi sipil hari ini berawal dari riset militer," ujarnya.
Budhi menilai ke depan Indonesia perlu mengembangkan konsep Defence Economy 5.0, yaitu integrasi antara pertahanan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Dengan konsep ini, sektor pertahanan diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa kekuatan pertahanan modern tidak hanya diukur dari jumlah alutsista, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi dan industri nasional.*
(dh)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI