
Pentingnya Masa Emas 20-30 Tahun untuk Kekuatan Tulang di Masa Depan
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
KesehatanJAKARTA -Sejumlah pekerja rumah tangga (PRT) menggelar aksi long march dari depan Gedung Sarinah hingga Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/2/2025). Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari PRT Nasional sekaligus mengenang Sunarsih, seorang PRT berusia 15 tahun yang meninggal akibat penyiksaan majikannya pada tahun 2001.
Staf Advokasi Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Jumisih, menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mengingat perjuangan Sunarsih serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Kami hari ini bersama PRT menyelenggarakan jalan bareng dalam rangka memperingati Hari PRT Nasional. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kekerasan, diskriminasi, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap PRT harus dihentikan," ujar Jumisih saat ditemui di kawasan Monas.
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk yang berisi tuntutan agar Komisi XIII DPR segera mengesahkan RUU PPRT. Komisi XIII sendiri memiliki tugas legislasi di bidang reformasi regulasi dan hak asasi manusia.
"Tuntutan utama kami adalah segera sahkan RUU PPRT dan percepat pembahasannya di Komisi XIII. Isu PRT adalah isu HAM, sehingga negara wajib memastikan perlindungan hukum bagi PRT," tambah Jumisih yang juga merupakan bagian dari Koalisi Sipil untuk UU PPRT.
Pentingnya Pengesahan RUU PPRT
Menurut Jumisih, pengesahan RUU PPRT sangat krusial karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi sekitar 4 juta PRT di Indonesia. Salah satu poin utama dalam RUU ini adalah adanya perjanjian tertulis antara PRT dan majikan yang mencakup hak serta kewajiban kedua belah pihak, termasuk jam kerja, upah, dan jaminan sosial.
"RUU PPRT bukan hanya melindungi PRT, tetapi juga majikan. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum yang dapat dijadikan acuan dalam hubungan kerja," jelasnya.
Sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2004, RUU PPRT masih tertunda selama 21 tahun meskipun terus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai bahwa lambatnya pembahasan RUU PPRT menunjukkan kurangnya keseriusan dari DPR.
"RUU PPRT seakan hanya menjadi hiasan yang dibahas tanpa ada langkah konkret untuk menyelesaikannya. Padahal, pemerintah sudah mendukung percepatan pengesahan sejak Januari 2023," ujar Lestari dalam peringatan Hari PRT Indonesia yang digelar secara daring pada Rabu (12/2/2025).
Saat ini, status RUU PPRT telah dilimpahkan (carry over) ke DPR periode 2024–2029. Oleh karena itu, para aktivis mendesak agar eksekutif dan legislatif segera duduk bersama guna memastikan pengesahan undang-undang tersebut demi perlindungan PRT di Indonesia.
(tb/a)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
KesehatanMEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan KriminalSEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
PeristiwaJAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
PemerintahanJAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
EntertainmentPALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan KriminalJAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
PemerintahanJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
PolitikJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
PemerintahanJAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan