Ia juga mengimbau kepada para koruptor agar segera bertobat. "Kalau malu, datang saja diam-diam ke saya. Tidak usah ke Istana, saya di Widya Chandra," tambahnya.
4. Dorong Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Ongkos Haji
Baca Juga:
Dalam pidatonya, Prabowo meminta agar harga tiket pesawat dan biaya perjalanan haji dapat diturunkan semaksimal mungkin. Ia bahkan menegaskan langsung kepada Menteri Agama dan pihak terkait agar melakukan upaya konkret dalam menurunkan biaya haji.
"Harga pesawat terbang harus turun lagi kalau bisa. Ongkos naik haji juga harus turun," ujarnya.
Baca Juga:
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
Nasional
NAIS BARAT Pemadaman listrik kembali menjadi sumber keresahan bagi warga Nias Barat. Meskipun pihak PLN melalui grup WhatsApp resminya tela
Pemerintahan
JAKARTA tren nail art memang membuat penampilan kuku semakin menarik. Namun, di balik keindahannya, prosedur kecantikan ini bisa membawa d
Kesehatan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaks
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM
Nasional
JAAKRTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagun
Pemerintahan
JAKARTA Kasus penipuan bermodus love scamming kembali mengemuka. Kali ini, seorang pria berinisial YW menjadi korban setelah terpedaya oleh
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun an
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP
Pemerintahan
MEDAN Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelay
Pemerintahan