Dedi Mulyadi Sebut Belanja Tak Penting di Pemprov Jabar Capai Rp5 Triliun, Siap Efisiensi Besar-Besaran

JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan adanya anggaran belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi menyebutkan bahwa total anggaran belanja yang tidak penting tersebut mencapai angka yang cukup besar, yakni Rp5 triliun.

Meskipun belum menjabat resmi sebagai gubernur, Dedi mengaku telah melakukan perhitungan dan pemetaan terkait anggaran belanja yang ada. Ia menilai banyak alokasi dana yang tidak mendukung kepentingan masyarakat, seperti anggaran untuk perjalanan dinas, seminar-seminar, dan proyek-proyek yang tidak semestinya dilaksanakan.

"Jadi belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah Rp5 triliun," ungkap Dedi saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Dedi berkomitmen untuk mengalihkan anggaran tersebut ke proyek-proyek yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambilnya adalah mengurangi anggaran untuk baju dinas gubernur dan perjalanan dinas luar negeri yang mencapai Rp1,5 miliar, serta perjalanan dalam negeri gubernur yang semula sebesar Rp1,8 miliar yang akan dipangkas menjadi Rp700.000.

"Semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya ada (efisiensi anggaran juga)," ujar Dedi menegaskan.

Dengan adanya efisiensi anggaran ini, Dedi berencana untuk mengalokasikan dana tersebut ke pembangunan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan ruang kelas baru untuk SMA dan SMK, pembangunan sekolah-sekolah baru, serta pengembangan infrastruktur jalan, seperti di Parung Panjang, Puncak 2, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

Selain itu, anggaran juga akan difokuskan untuk memperbaiki seluruh sistem irigasi guna meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat. Dedi juga berencana untuk meningkatkan mutu laboratorium penelitian bibit padi serta mengintegrasikan pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

Dedi menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran ini akan berjalan di seluruh lapisan pemerintahan dan diharapkan dapat mendongkrak kualitas pembangunan di berbagai sektor yang lebih mendesak.

(oz/n14)