JAKARTA -Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan adanya perubahan substantif dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Salah satu poin krusial yang dibahas adalah terkait pengelolaan tambang yang dikaitkan dengan perguruan tinggi, di mana prioritas diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta.
Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui berbagai diskusi dan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pihak kampus. "Khusus untuk perguruan tinggi, setelah banyak diskusi dan mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kampus-kampus, akhirnya kita membuat polanya bahwa yang diberi secara prioritas adalah BUMN, BUMD, atau badan swasta," ujar Doli kepada wartawan pada Senin (17/2/2025).
Skema Pengelolaan Tambang untuk Kampus
Doli menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nantinya akan menunjuk perantara dalam pengelolaan tambang yang akan dikaitkan dengan perguruan tinggi tertentu. "(BUMN, BUMD, dan badan swasta) yang ditunjuk oleh pemerintah nantinya akan dihubungkan dengan perguruan tinggi tertentu," jelasnya.
BEKASI Polres Metro Bekasi Kota berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor (curanmor) dan menangkap dua pelaku berinisial ES dan W,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan seluruh pemberi kerja, termasuk perusahaan milik negara (BUMN/BUMD), instansi
Ekonomi
JAKARTA Mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, resmi dilantik sebagai Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam
Politik
BANDUNG Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengingatkan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupate
Pemerintahan
JAMBI Pertamina EP Field Jambi menegaskan komitmennya menjaga keamanan aset negara menyusul pengungkapan kasus pencurian minyak mentah (i
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan kepolisian akan menindaklanjuti kasus dugaan keracunan program Makan Bergi
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sebanyak 84 dari 200 wajib pajak penunggak inkrah telah melakukan pemb
Ekonomi
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Deyang menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait insiden keracunan dalam pr
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim gabungan TNI dan Polri menggerebek sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai lokasi pengoplosan gas elpiji subsidi 3
Nasional
JAKARTA PUSAT Polres Metro Jakarta Pusat bersama komunitas ojek online (ojol) meresmikan Gerai Rakyat Mart Ojol Kamtibmas yang berlokasi
Pemerintahan
