Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Kebijakan ini menetapkan kewajiban yang lebih ketat bagi perusahaan untuk menempatkan DHE dari hasil ekspor sumber daya alam (SDA) ke sistem keuangan Indonesia.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kewajiban penempatan DHE ini akan mencapai 100% dengan jangka waktu penempatan selama 12 bulan di rekening khusus DHE SDA pada bank-bank nasional.
"Dengan adanya kebijakan ini, sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Semua DHE dari sektor tersebut wajib disalurkan ke dalam sistem keuangan kita," kata Prabowo.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor minyak dan gas bumi (migas). Menurut Prabowo, sektor migas akan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2023.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN