Viral! Oknum Dishub Medan Diduga Pungli Sopir Pikap Rp 500 Ribu
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan salah satu kebijakan yang dianggap keliru dan berdampak pada stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir. Menurut SBY, salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), yang tidak teratur dan tidak disesuaikan dengan inflasi setiap tahunnya.
Pada wawancara hari Senin (17/2/2025), SBY menegaskan bahwa selama periode 2014-2024, kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, hanya terjadi tiga kali. Kenaikan tersebut tercatat pada 2015, 2019, dan 2024. Sementara itu, inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa terus berlangsung setiap tahun.
"Saya harus mengatakan, gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu, meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi," kata SBY dalam wawancara tersebut.
SBY menambahkan, jika dalam 10 tahun terakhir ASN, TNI, dan Polri hanya mendapat kenaikan gaji tiga kali, maka terdapat tujuh tahun di mana harga barang naik, tetapi penghasilan tetap. Hal ini, menurut SBY, menyebabkan daya beli ASN menurun secara signifikan.
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI