Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA -Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan salah satu kebijakan yang dianggap keliru dan berdampak pada stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir. Menurut SBY, salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), yang tidak teratur dan tidak disesuaikan dengan inflasi setiap tahunnya.
Pada wawancara hari Senin (17/2/2025), SBY menegaskan bahwa selama periode 2014-2024, kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, hanya terjadi tiga kali. Kenaikan tersebut tercatat pada 2015, 2019, dan 2024. Sementara itu, inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa terus berlangsung setiap tahun.
"Saya harus mengatakan, gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu, meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi," kata SBY dalam wawancara tersebut.
SBY menambahkan, jika dalam 10 tahun terakhir ASN, TNI, dan Polri hanya mendapat kenaikan gaji tiga kali, maka terdapat tujuh tahun di mana harga barang naik, tetapi penghasilan tetap. Hal ini, menurut SBY, menyebabkan daya beli ASN menurun secara signifikan.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL