Menurutnya, selama ini anggaran yang tersedia, khususnya dalam belanja barang dan belanja modal, dapat dioptimalkan untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengurangi anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
"Yang untuk belanja rakyat, untuk pendidikan, itu sama sekali tidak terkena efisiensi. Bahkan Presiden mengatakan kalau diperlukan, maka akan ditambah (anggaran Bansos)," jelasnya.
Hemat Rp 300 Juta dari Penggunaan Listrik
Sebagai langkah nyata, Gus Ipul menyebut bahwa efisiensi telah diterapkan di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk dalam penghematan penggunaan listrik.
ACEH Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan pribadi sebanyak 1.455 ekor sapi kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor d
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dari Presiden Prabowo Su
NASIONAL
TANGERANG SELATAN Polres Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi jenis ganja seberat 40 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR Kasus penangkapan seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial AH oleh Unit Narkoba Polsek Duren Sawit memun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pemecatan Dokter Piprim Basarah Yanuarso tidak ada kaitannya dengan perbedaan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengembalikan UndangUnda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Binjai menerima sembilan unit kursi roda adaptif khusus anak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) b
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan PerundangUndangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat pengharmoni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membekukan organisasi Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Keputusan ini d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa proses laporan dugaan pelanggaran etik
HUKUM DAN KRIMINAL
