"Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor penting dalam keberhasilan efisiensi. Tanpa kesadaran tersebut, efisiensi hanya akan dianggap sebagai penghambat pekerjaan.
"Ada yang harus dibangun, sebuah kesadaran baru, bahwa saat ini kita berkantor, semua operasionalnya itu dibiayai oleh rakyat. Sementara kita kurang peduli dengan efisiensi," tuturnya.
Editor: Redaksi
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
ACEH Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan pribadi sebanyak 1.455 ekor sapi kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor d
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dari Presiden Prabowo Su
NASIONAL
TANGERANG SELATAN Polres Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi jenis ganja seberat 40 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR Kasus penangkapan seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial AH oleh Unit Narkoba Polsek Duren Sawit memun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pemecatan Dokter Piprim Basarah Yanuarso tidak ada kaitannya dengan perbedaan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengembalikan UndangUnda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Binjai menerima sembilan unit kursi roda adaptif khusus anak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) b
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan PerundangUndangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat pengharmoni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membekukan organisasi Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Keputusan ini d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa proses laporan dugaan pelanggaran etik
HUKUM DAN KRIMINAL
