Meskipun isu ini menarik perhatian publik dengan spekulasi adanya kaitan dengan pelaksanaan Pilkada, Febryandi mengaku tidak ingin terbawa asumsi lebih jauh. "Bisa saja ini berkaitan dengan Pilkada, tapi kami tetap berpikir positif dan menganggap ini hanya kesalahan administratif," katanya.
Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu merasa dilindungi oleh undang-undang dan berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan. Dalam balasan surat mereka, Bawaslu juga telah menyalin surat tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, dan Gubernur Sumut untuk meminta klarifikasi lebih lanjut.
(tb/a)
BANDA ACEH Dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang digelar Polresta Banda Aceh untuk mengamankan arus mudik Idulfitri
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akh
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian na
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum selebritas Inara Rusli, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berkaitan de
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 tidak aka
EKONOMI
TAPSEL Masyarakat Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyambut gembira dan penuh harapan kedatangan bantuan
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, berhasil menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam vid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
