"Kriteria kelengkapan persyaratan calon mencerminkan patuhnya seorang calon terhadap aturan yang berlaku. Jika satu aturan saja dicurangi, ke depannya bisa saja terjadi korupsi," lanjutnya.
Walid juga menambahkan bahwa apabila MK tidak segera mengambil langkah tegas, pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi seharusnya tidak boleh ikut serta dalam pemilihan apapun di masa depan.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk membacakan putusan sengketa Pilkada Mandailing Natal pada 24 Februari 2025. Sebelumnya, sengketa ini diajukan oleh pasangan calon Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein Nasution terkait dengan persyaratan pencalonan Saipullah Nasution, khususnya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak diserahkan kepada KPU sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Agus, mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan MK terkait sengketa ini dan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh hakim konstitusi.