MEDAN -Pengamat politik dari Universitas Medan Area, Walid Mustafa, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi mendiskualifikasi pasangan calon Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pilkada 2024.
Walid menilai bahwa MK harus bertindak tegas terhadap sengketa Pilkada yang memasuki tahap pembacaan keputusan pada pekan depan. Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap persyaratan calon dapat merusak integritas Pilkada dan menciptakan preseden buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia.
"MK harus bersikap tegas dan mendiskualifikasi pasangan Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi dari Pilkada 2024. Calon ini sudah merugikan masyarakat Mandailing Natal dan merusak kontestasi politik dengan bersekongkol dengan KPU mencurangi proses pelaksanaan Pilkada," ujar Walid, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
Pengamat tersebut juga menegaskan bahwa persyaratan calon dalam Pilkada merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh pasangan calon. Apabila MK tidak mengambil tindakan tegas, maka akan muncul celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Mandailing Natal.
"Kriteria kelengkapan persyaratan calon mencerminkan patuhnya seorang calon terhadap aturan yang berlaku. Jika satu aturan saja dicurangi, ke depannya bisa saja terjadi korupsi," lanjutnya.
Baca Juga:
Walid juga menambahkan bahwa apabila MK tidak segera mengambil langkah tegas, pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi seharusnya tidak boleh ikut serta dalam pemilihan apapun di masa depan.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk membacakan putusan sengketa Pilkada Mandailing Natal pada 24 Februari 2025. Sebelumnya, sengketa ini diajukan oleh pasangan calon Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein Nasution terkait dengan persyaratan pencalonan Saipullah Nasution, khususnya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak diserahkan kepada KPU sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Agus, mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan MK terkait sengketa ini dan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh hakim konstitusi.
"Apapun yang menjadi keputusan MK, KPU akan mengikutinya," ujar Agus.
Pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 98.429, mengungguli Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein Nasution yang mendapatkan 97.488 suara, dengan selisih 941 suara atau 0,48 persen.
(tb/a)
JAKARTA Sebuah video yang menampilkan tokoh Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), menyatakan dukungan terhadap Forum Purnaw
Politik
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerahkan secara simbolis kartu asuransi kerja dan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada
Ekonomi
PADANG PANJANG Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersikap tegas terhadap pelanggaran penggunaan trotoar oleh pengelola kafe Dara Kupi di Jalan Sei Batan
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Seorang wanita lanjut usia (lansia) berinisial TSL (62) ditangkap petugas di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, usai keda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik rendahnya tingkat upah pekerja di Indonesia jika dibandingkan dengan negara te
Ekonomi
JAKARTA Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi buka suara usai kehadirannya dalam Sidang
Politik
DELISERDANG Insiden pelemparan batu kembali terjadi terhadap Kereta Api (KA) Bandara Kualanamu. Kali ini, kaca jendela rangkaian kereta pec
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terbuka dalam sidang
Nasional
PONTIANAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pada dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah, K
Hukum dan Kriminal