JAKARTA -Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Menurut Habiburokhman, penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menahan Hasto selaku tersangka.
"Penyidik KPK memang punya kewenangan untuk melakukan penahanan kepada Pak Hasto selaku tersangka," ujar Habiburokhman, pada Kamis (20/2/2025).
Meski demikian, Habiburokhman mengingatkan agar hak-hak Hasto sebagai tersangka tetap dihormati. Ia menegaskan, Hasto harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan menguji keabsahan penetapan tersangka, termasuk penangkalan dan penahanan, melalui mekanisme praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
JAKARTA Kasus kanker usus besar dan rektum pada kelompok muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, terus meningkat setiap tahun. adse
Kesehatan
MEDAN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi N
Pemerintahan
BALI Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya penguatan gastronomi pariwisata berbasis UMK
Ekonomi
JAKARTA Meta meluncurkan serangkaian fitur pengawasan baru pada Akun Remaja, yang dirancang untuk memberikan kontrol lebih besar kepada o
Sains & Teknologi
JAKARTA Pemerintah kembali menghadirkan program perlindungan sosial dengan menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat t
Ekonomi
JAKARTA Pertamina Patra Niaga terus memastikan standar pelayanan di SPBU tetap terjaga dengan baik. adsenseSalah satu upaya nyata dilak
Pemerintahan
JAKARTA Porsi direksi berkewarganegaraan asing (WNA) di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi bertambah. adsenseHal ini men
Pemerintahan
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menggerebek sebuah pabrik sabu yang beroperasi di salah satu unit apartemen ka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea da
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution resmi mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Hukum dan Kriminal
