Banyak Modus Baru, Polrestabes Medan Persempit Ruang Gerak Praktik Prostitusi
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak meminta jajarannya melakukan pemetaan terhadap sejumlah lokasi yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2). Penahanan ini dilakukan setelah Hasto dijerat dalam kasus yang berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun 2020.
Hasto terlihat mengenakan rompi tahanan oranye dan diborgol saat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.08 WIB. Ia dikawal oleh dua petugas KPK saat menuju rumah tahanan.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, sempat menyatakan dukungannya kepada Hasto. Pada Desember 2024, Megawati menegaskan bahwa jika Hasto ditangkap, dirinya akan membela dengan tegas.
"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis".
Megawati juga menyoroti proses penanganan kasus Harun Masiku, yang masih belum selesai hingga kini. Megawati mengkritik tindakan KPK yang hanya menyasar Hasto, sementara banyak kasus besar lainnya yang belum mendapat perhatian serupa.
"Saya yang bikin KPK, mosok enggak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto, iku wae," kata Megawati, menambahkan bahwa banyak tersangka lain yang belum diproses oleh KPK.
Selain itu, Hasto juga menyuarakan soal intimidasi yang dialami oleh Agustiani Tio Fridelina, saksi dalam kasus tersebut, yang tidak dapat melanjutkan pengobatan kanker ke luar negeri karena tidak mau mengungkapkan nama Hasto saat diperiksa oleh KPK.
Hasto menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK dalam proses praperadilan diperoleh secara tidak sah dan melanggar etika hukum. Menurutnya, tindakan tersebut juga melanggar hak-hak stafnya, Kusnadi, yang turut disita barang buktinya oleh KPK.
Kasus yang menjerat Hasto bermula dari OTT pada tahun 2020 terkait suap untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antar Waktu (PAW). Hasto menjadi tersangka setelah KPK menetapkan dirinya dan beberapa pihak lainnya, termasuk pengacara Donny Tri Istiqomah, sebagai bagian dari kasus ini.
(tb/a)
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak meminta jajarannya melakukan pemetaan terhadap sejumlah lokasi yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG LAWAS UTARA Kepolisian Daerah Sumatera Utara resmi mengoperasikan Markas Komando (Mako) Polres Padang Lawas Utara (Paluta) di Tan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke40 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) diisi dengan kegiatan ziarah dan tabur bunga
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh meluruskan informasi terkait dukungan anggaran sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untu
PEMERINTAHAN
BIREUEN Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli, K
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah ponsel pintar dari merek Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih stabil hingga 7 Agustus 2026. Ketiga merek yang
SAINS DAN TEKNOLOGI
BANDUNG Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap dua pria berinisial AYP (49) dan AF (40) terkait dugaan unggahan di media so
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir sepertiga pekerja di Indonesia masih belum bekerja secara penuh hingga Mei 2026. Dari
EKONOMI
DENPASAR Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap dugaan peredaran narkoba di sebuah tempat hiburan ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyebut program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabow
EKONOMI