JAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan lagu "Bayar Bayar Bayar" karya band punk Sukatani yang berisi kritik terhadap Polri. Hal ini disampaikan oleh Sigit setelah band Sukatani meminta maaf dan menarik lagu tersebut dari peredaran, seiring dengan perbincangan hangat yang menyusul kontroversi lirik lagu tersebut.
Kapolri menegaskan bahwa masalah yang timbul terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" disebabkan oleh miskomunikasi, dan semua hal tersebut sudah diluruskan. "Tidak ada masalah," ujar Sigit pada Jumat (21/2/2025). Ia juga menyatakan bahwa Polri tidak anti terhadap kritik, dan menyambut baik masukan yang diberikan untuk perbaikan institusi.
Baca Juga:
"Saat menerima kritik, tentunya kita harus legowo, dan yang penting adalah perbaikan. Kritik adalah masukan yang sangat berguna untuk evaluasi," tambahnya. Namun, saat ditanya mengenai rincian miskomunikasi yang terjadi, Kapolri tidak memberikan jawaban lebih lanjut.
Sebelumnya, band Sukatani yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah, memicu perbincangan setelah mengeluarkan permintaan maaf terkait lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar". Dalam pernyataannya, band yang dikenal dengan kritik sosial dalam lirik-liriknya ini menyatakan bahwa lagu tersebut merupakan bentuk protes terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar aturan.
Baca Juga:
Melalui unggahan di Instagram pada Kamis (20/2/2025), Muhammad Syifa Al Ufti (Electroguy), vokalis band Sukatani, mengungkapkan permohonan maaf atas lirik kontroversial dalam lagu tersebut dan mengumumkan bahwa mereka telah menarik lagu itu dari berbagai platform digital. Band Sukatani juga menegaskan bahwa lirik "bayar polisi" dalam lagu mereka tidak dimaksudkan untuk menyerang Polri secara keseluruhan, melainkan sebagai kritik terhadap perilaku oknum yang tidak sesuai dengan aturan.
"Melalui pernyataan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar'. Kami juga telah mencabut dan menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital," ungkap Ufti.
Keputusan band Sukatani ini mengundang perhatian publik dan mengarah pada pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi dan respon terhadap kritik yang membangun terhadap institusi pemerintahan.
(km/a)
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD
Pemerintahan
JAKARTA Polemik dugaan perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan selebgram Lisa Mariana terus memanas.Terbaru, mu
Entertainment
SIMEULUE Seorang ustaz berinisial DF (32) asal Padang, Sumatera Barat, ditangkap pihak kepolisian Polres Simeulue atas dugaan kasus pemerko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (26/4/2025) di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, pukul 10.00 waktu
Sains & Teknologi
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Polisi resmi menghentikan penyelidikan kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko (22). Setela
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nilai tukar rupiah mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah penantian pelaku pasar terhadap hasil negosias
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS
Ekonomi
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Halal Bihalal Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara
Komunitas
