BANDUNG -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinas berjenis Mercedes Benz Sprinter menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan. Langkah ini diungkapkan Dedi saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jabar di Kota Bandung. Kegiatan tersebut diunggah oleh Dedi di akun TikTok resminya, @Dedimulyadiofficial, pada Sabtu (22/2/2025).
Dalam video tersebut, Dedi terlihat menanyakan usia mobil dinas yang diparkir berjejer. Ketika sampai di mobil dinas Mercedes Benz V-Class, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang tersebut menjadi mobil rumah sakit berjalan.
"Pak Sekda, oleh bapak ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit," ujar Dedi. "Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah," lanjutnya. Dedi berharap mobil ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kegiatan dinas. Ia juga meminta agar Sekda Herman menghitung anggaran yang diperlukan untuk merubah mobil tersebut menjadi fasilitas kesehatan.
Dedi menambahkan bahwa tujuan pengubahan ini adalah untuk efisiensi anggaran dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara yang lebih praktis. "Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya," kata Dedi.
Selain itu, Dedi juga meminta mobil dinas Toyota Camry 2007 yang sudah relatif tua untuk segera dilelang, karena biaya perawatan yang tinggi. Dedi sendiri lebih memilih menggunakan Toyota Innova Zenix yang sebelumnya digunakan oleh gubernur sebelum dirinya. Ia menginginkan pengurangan jumlah mobil dinas demi meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jangan terlalu banyak mobil dinas, lieur (pusing)," tambahnya. Sebagai alternatif, Dedi memberikan mobil Toyota Alphard untuk dipakai oleh Sekda Herman. Sementara itu, sepeda motor Honda CBR akan digunakan untuk kendaraan operasional Dinas Perhubungan, sementara sepeda motor Royal Enfield dan BMW akan diberikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor Gubernur.
Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam pengelolaan mobil dinas dan berharap kebijakan ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah.