Kontroversi Larangan Retret PDIP: Wamenaker Sebut Megawati 'Pendendam'

Sementara itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi pada 20 Februari 2025 yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retret tersebut, mengingat dinamika politik yang terjadi setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Megawati menekankan pentingnya komunikasi dan kesiapan seluruh kader PDIP dalam menghadapi situasi politik tersebut.

Hingga hari ini, sejumlah 55 kepala daerah dari PDIP sudah berada di Magelang, meskipun mereka belum memasuki Akademi Militer (Akmil) untuk mengikuti rangkaian acara retret. Sebagian besar dari mereka tengah menunggu instruksi lebih lanjut terkait kegiatan tersebut. Komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, sedang berlangsung untuk menentukan langkah selanjutnya.

(tb/a)