Bawaslu RI Tingkatkan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah

JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memastikan akan memperketat pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan dilakukannya PSU pada 24 Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyatakan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah meningkatkan koordinasi antara jajaran pengawas di internal Bawaslu untuk memantau jalannya PSU tersebut. Bawaslu juga berkomitmen untuk lebih intensif dalam mengawasi pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang pertama akan kami lakukan berkoordinasi dengan jajaran pengawas di internal untuk melakukan pengawasan putusan tersebut," ujar Puadi kepada wartawan pada Selasa (25/2/2025).

Bawaslu juga akan memberikan perhatian khusus terhadap dokumen persyaratan calon dalam PSU. Puadi menegaskan bahwa Bawaslu akan memastikan agar KPU lebih teliti dalam memverifikasi dokumen, serta melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan guna menghindari penyimpangan.

"Kami pastikan kepada KPU agar betul-betul melakukan pencermatan terhadap seluruh dokumen persyaratan dan tetap melakukan verifikasi terkait DPT, daftar pemilih pindahan, serta daftar pemilih tambahan," tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil keputusan atas 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Sebanyak 24 pilkada diminta untuk menggelar pencoblosan ulang, satu perkara diminta untuk dilakukan rekapitulasi ulang, dan satu perkara lagi untuk memperbaiki keputusan KPU tentang penetapan hasil pilkada. Sementara itu, 14 gugatan lainnya ditolak oleh MK.

Dengan langkah pengawasan yang ketat, Bawaslu berharap proses PSU dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(dc/a)