Bobby Nasution Minta Pemda di Sumut Percepat Pembangunan, Waspadai Cuaca Akhir Tahun
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan besar telah menunjukkan minat mereka untuk melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek jalan dan utilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam sebuah acara market sounding di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (24/02/2025), Basuki menyebutkan perusahaan-perusahaan yang terlibat adalah PT China Harbour Indonesia (CHI), IJM Corporation Berhad, PT Nindya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Sumber Mitra Jaya.
"Total nilai investasi untuk proyek jalan dan utilitas ini lebih dari Rp 70 triliun," ujar Basuki.
Pembangunan infrastruktur jalan dan utilitas di IKN merupakan bagian dari upaya untuk melengkapi infrastruktur dasar yang sebelumnya dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Basuki, proyek ini sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN, yang diharapkan bisa selesai pada 2028.
"Perintah Pak Presiden, tahun 2028, saya berusaha untuk menyiapkan semua ekosistem pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lengkap dengan pendukungnya," lanjutnya.
Selain itu, proyek KPBU di IKN juga mencakup enam proyek hunian dengan total investasi mencapai Rp 60,93 triliun, yang melibatkan beberapa perusahaan besar. Proyek-proyek ini akan mencakup pembangunan rumah tapak dan rumah susun (rusun) atau apartemen, yang akan mendukung kebutuhan hunian di IKN.
Berikut ini adalah daftar perusahaan yang akan terlibat dalam proyek hunian di IKN:
PT Intiland Development Tbk – Pembangunan 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi Rp 33,03 triliun.
PT Nindya Karya (Persero) – Pembangunan 8 tower apartemen senilai Rp 2,60 triliun.
PT Perintis Triniti Properti Tbk & Truba Group – Pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai investasi Rp 2,50 triliun.
IJM-CHEC (Malaysia) – Pembangunan 20 tower apartemen senilai Rp 13,40 triliun.
Maxim Global Berhad (Malaysia) – Pembangunan 10 tower apartemen senilai Rp 4,40 triliun.
PT Ciputra Nusantara – Pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak senilai Rp 5 triliun.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan IKN bisa menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern dan terintegrasi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan.
(km/p)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah serta kemente
NASIONAL
GAYO LUES Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperketat evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mempercepat pemanfaa
NASIONAL
PADANG Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat kolaborasi untuk memp
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mengarahkan program tanggung
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong Car Free Night (CFN) di kawasan Kesawan sebagai ruang aktivasi wisata sekaligus penggerak ek
PEMERINTAHAN
MEDAN Earbuds nirkabel atau True Wireless Stereo (TWS) umumnya menggunakan eartip berbahan silikon yang masuk ke dalam lubang telinga. N
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas yang semakin memburuk, t
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Malaysia dan Singapura ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kebakaran huta
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghormati sikap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menol
HUKUM DAN KRIMINAL