JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai diterapkan pada 24 Maret 2025.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, khususnya pada saat mudik Lebaran 2025.
Baca Juga:
AHY menjelaskan bahwa pemberlakuan WFA untuk ASN ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mengurai kemacetan yang diperkirakan akan terjadi pada masa mudik Lebaran.
Kebijakan tersebut juga akan disesuaikan dengan jadwal libur sekolah untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat.
Baca Juga:
"Kami berharap, kebijakan Work From Anywhere bisa diberlakukan pada 24 Maret mendatang. Ini juga sejalan dengan koordinasi yang sudah kami lakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)," ujar AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memandang
Hukum dan Kriminal
