JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan kebijakan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang libur Lebaran 2025.
Mulai 24 Maret 2025, ASN diizinkan untuk melaksanakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja fleksibel, yang dirancang untuk mengurangi potensi lonjakan mobilitas masyarakat saat musim mudik Lebaran.
Dalam konferensi pers yang digelar di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (1/3/2025), AHY menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan kerumunan pada saat puncak mudik Lebaran, yang kali ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi serta cuti bersama.
Baca Juga:
"Kami berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mengurai kemacetan dengan cara flexible work arrangement atau work from anywhere (WFA)," ujar AHY.
Mudik Lebaran 2025: Antisipasi Lonjakan Perjalanan
Baca Juga:
Menurut AHY, jumlah masyarakat yang bepergian menjelang Lebaran diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun lalu, meskipun besaran angka lonjakan tersebut masih dalam kajian Kementerian Perhubungan.
Pemerintah berharap dengan kebijakan WFA, para ASN yang akan mudik bisa melakukan perjalanan lebih awal, yakni H-7 Lebaran. "Harapannya, distribusi mobilitas mudik bisa lebih merata, tidak terkonsentrasi pada satu hari menjelang Lebaran," katanya.
Kriteria ASN yang Bisa Mengikuti Kebijakan WFA
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa kebijakan WFA ini akan diberlakukan untuk seluruh pegawai ASN. Namun, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti ASN yang tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau pegawai baru.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan WFA adalah yang bisa dilakukan di luar kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi, memiliki interaksi tatap muka yang minimal, dan bersifat mandiri.
Rini juga menekankan bahwa meskipun pelaksanaan WFA ini memberi fleksibilitas, kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap harus terjaga. "Dukungan kemajuan teknologi dan mindset yang tepat adalah kunci agar WFA ini berjalan secara optimal," ujarnya.
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengimbau agar anakanak, khususnya siswa sekolah dasar, t
Pendidikan
