Perselisihan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Wagub Aceh Dek Fadh Turun Tangan
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
MALUKU UTARA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara telah menetapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu akan dilaksanakan pada 5 April 2025.
Keputusan ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU di sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut.
Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk mendukung anggaran PSU.
Anggaran yang dialokasikan meliputi Rp2,69 miliar untuk KPU, Rp550 juta untuk TNI, dan Rp1,5 miliar untuk Polri. KPU Pulau Taliabu memastikan tidak ada kendala anggaran dalam pelaksanaan PSU ini.
Sembilan TPS yang akan melaksanakan PSU berdasarkan putusan MK adalah:
TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat
TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut
TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat
TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara
TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede
TPS 01 Desa Malui, Kecamatan Taliabu Selatan
TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan
TPS 02 Desa Malui, Kecamatan Taliabu Selatan
TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede
Pelaksanaan PSU di sembilan TPS ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memerintahkan PSU di 24 daerah, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, setelah menemukan pelanggaran dalam proses pemilihan sebelumnya.
KPU Maluku Utara dan KPU Pulau Taliabu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(bs/n14)
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Sebuah video yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah, sedang berjoget saat melakukan
PERISTIWA
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahma
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rasa kecewa masyarakat Kabupaten Batu Bara, khususnya di Kecamatan Talawi, kian memuncak akibat lambannya penanganan sampah ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke7, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, pi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Anjas Asmara resmi dilantik sebagai Camat Sabak Timur oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, menggantikan
PEMERINTAHAN