Tuduhan Korupsi di Pertamina: Bahlil Lahadalia Dituding Terlibat, Golkar: Fitnah!

JAKARTA -Kasus dugaan korupsi besar di lingkungan Pertamina yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung menarik perhatian publik.

Korupsi yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp 1 kuadriliun pada periode 2018-2023 itu telah menyeret sembilan orang sebagai tersangka.

Namun, dalam perkembangannya, sejumlah pihak menyebutkan nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega skandal tersebut.

Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin.

Ia menyebutkan bahwa tuduhan yang menyebut Bahlil terlibat dalam kasus korupsi itu adalah sebuah fitnah.

Menurutnya, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara korupsi tersebut terjadi pada periode 2018-2023.

"Pak Bahlil tidak terlibat dalam kasus ini. Beliau baru menjabat pada 2024. Tuduhan tersebut jelas salah alamat," tegas Nurul Arifin dalam keterangannya pada Senin (3 Maret 2025).

Nurul menambahkan bahwa Bahlil tidak memiliki kewenangan dalam keputusan yang diambil selama periode tersebut.

Bahkan, sebagai Menteri ESDM, Bahlil telah memerintahkan agar produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas kilang dalam negeri, dan tidak lagi diekspor ke luar negeri.

Selain itu, Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil tengah melakukan pembenahan terkait tata kelola minyak mentah, termasuk memperpendek izin impor BBM yang sebelumnya satu tahun menjadi enam bulan.

"Ini semua bagian dari langkah Kementerian ESDM untuk memastikan tata kelola yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, juga menilai bahwa tuduhan terhadap Bahlil terkait skandal korupsi tersebut tidak berdasar.

Menurutnya, masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM baru dimulai pada Agustus 2024, sementara korupsi di Pertamina terjadi jauh sebelumnya, yakni antara 2018 hingga 2023.

"Jadi, tuduhan itu jelas tidak tepat. Ada muatan politis di balik isu ini. Terlebih Bahlil juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang bisa jadi menjadi sasaran dalam konteks dinamika politik," ujar Ari Junaedi.

Ari menegaskan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak terjebak pada narasi yang salah.

Ia mengingatkan bahwa politik dapat menjadi sarana untuk menggerakkan berbagai isu demi mencapai tujuan tertentu.

Nurul Arifin pun berharap agar publik lebih kritis dalam menyikapi kasus ini dan menghindari persepsi yang keliru.

Ia juga menekankan bahwa pihak-pihak terkait dalam skandal korupsi di Pertamina harus bertanggung jawab, dan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di perusahaan BUMN tersebut.

(cb/a)