Tuduhan Korupsi di Pertamina: Bahlil Lahadalia Dituding Terlibat, Golkar: Fitnah!

Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, juga menilai bahwa tuduhan terhadap Bahlil terkait skandal korupsi tersebut tidak berdasar.

Menurutnya, masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM baru dimulai pada Agustus 2024, sementara korupsi di Pertamina terjadi jauh sebelumnya, yakni antara 2018 hingga 2023.

"Jadi, tuduhan itu jelas tidak tepat. Ada muatan politis di balik isu ini. Terlebih Bahlil juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang bisa jadi menjadi sasaran dalam konteks dinamika politik," ujar Ari Junaedi.

Ari menegaskan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak terjebak pada narasi yang salah.

Ia mengingatkan bahwa politik dapat menjadi sarana untuk menggerakkan berbagai isu demi mencapai tujuan tertentu.

Nurul Arifin pun berharap agar publik lebih kritis dalam menyikapi kasus ini dan menghindari persepsi yang keliru.

Ia juga menekankan bahwa pihak-pihak terkait dalam skandal korupsi di Pertamina harus bertanggung jawab, dan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di perusahaan BUMN tersebut.

(cb/a)