Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
BITVONLINE.COM -Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan barang bukti dan memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Barang-barang yang disita oleh KPK kemudian dapat dilelang. Lalu, ke mana uang hasil lelang barang sitaan tersebut?
Apa Itu Barang Sitaan KPK?
Barang sitaan KPK adalah benda atau aset yang diambil oleh penyidik KPK untuk kepentingan pembuktian di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi.
Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang akan digunakan dalam proses peradilan dan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Jenis-jenis aset yang dapat disita oleh KPK antara lain benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, serta benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
Aliran Dana Hasil Lelang Barang Sitaan KPK
Menurut Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Lelang Barang Hasil Sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, barang hasil sitaan penyidik dapat dijual di muka umum melalui pelelangan, meskipun perkaranya belum diputus inkrah atau masih dalam proses pemidanaan.
Hasil dari lelang barang sitaan ini kemudian masuk ke kas negara.
Uang hasil lelang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan yang mendukung program pemerintah dan penegakan hukum. Beberapa pemanfaatan uang hasil lelang antara lain:
Membiayai program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Membantu membiayai operasional lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk KPK, dalam upaya pemberantasan korupsi.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL