JAKARTA – Konsep green building atau bangunan ramah lingkungan dinilai memiliki potensi besar dalam mengurangi ancaman banjir di Jakarta.
Ketua Dewan Pakar Green Building Council Indonesia (GBCI), Iwan Prijanto, menjelaskan bahwa green building bukan hanya berfokus pada bangunan individu, tetapi juga mencakup pengelolaan kawasan secara menyeluruh.
Menurutnya, aspek ketangguhan atau resiliensi menjadi pertimbangan utama dalam penerapan konsep ini.
Baca Juga:
"Aspek resiliensi atau ketangguhan itu menjadi satu pertimbangan dalam green building.
Bukan sebagai individual building, tetapi sebagai kawasan," kata Iwan dalam wawancara, Rabu (5/3/2025).
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mewajibkan setiap pengembangan properti untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup guna memastikan air hujan dapat diserap dengan baik.
Salah satu elemen penting dalam green building adalah sistem zero runoff, yang bertujuan untuk memastikan air hujan tidak keluar dari tapak pembangunan.
Iwan menambahkan bahwa pengembang perlu menyediakan sistem untuk menampung air hujan yang bisa digunakan kembali.
"Seluruh area itu bisa digunakan kembali, rainwater housing, dipanen kembali airnya untuk kebutuhan misalnya siram tanaman, flushing toilet, dan lain-lain.
Atau kalau itu masih bisa keberlebihan lagi, harus diresapkan kembali ke dalam bumi," jelasnya.
Namun, Iwan menyoroti bahwa pengelolaan air dan mitigasi banjir di kawasan pengembangan properti masih lemah.
Padahal, pengembang wajib memastikan keberlanjutan bangunan yang didirikan.
"Tetapi kalau di DKI, pengaturan untuk lahan-lahan persil untuk air tidak keluar sebenarnya sudah ada dalam PBG (persetujuan bangunan gedung).
Untuk kawasan saya rasa masih belum ada," tambahnya.
Menurut Iwan, kriteria pembangunan bangunan ramah lingkungan lebih baik dilakukan di area dengan infrastruktur yang memadai.
"Artinya dia akan mengoptimalkan ruang-ruang kota yang ada, karena artinya utilisasi dari infrastruktur yang ada di dalam kota bisa dimanfaatkan semaksimum mungkin," ujarnya.
Iwan juga tidak merekomendasikan proyek pembangunan di atas lahan baru seperti lahan pertanian yang diubah menjadi kawasan industri atau perumahan, karena umumnya kawasan tersebut belum didukung infrastruktur yang optimal.
Sebaliknya, Iwan mengusulkan bahwa proyek revitalisasi kawasan yang telah terdegradasi, seperti bekas area pembuangan sampah atau kawasan kumuh, dapat menjadi solusi yang baik.
"Lokasi tersebut bisa meningkatkan nilai investasi karena bertujuan memperbaiki area yang telah rusak," imbuhnya.
(km/p)
JAKARTA Markas Besar TNI resmi menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna mendalami pernyataan tersangka Marcella Santoso (MS) t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
Pertanian Agribisnis
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), HM. Jafaruddin Saipullah Nasution, menerima kunjungan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ma
Pemerintahan
MEDAN Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisi
Ekonomi
MEDAN Enam mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Kota Medan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Medan Timur setelah
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Victor Tinambunan, melontarkan kritik keras terhadap kondisi lingkungan Dana
Pariwisata
JEMBRANA Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno VII Tahun 2025 dengan tema Prana Jagat Kerthi, masyarakat Desa Tukadaya, Kecamatan
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan dan memastikan setiap bentuk k
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melalui Bupati Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., resmi menandatangani Nota Kes
Kesehatan
DENPASAR Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar melaksanakan kegiatan Bakti
Nasional
