Bobby Nasution Soroti Dampak Pencabutan Izin Hutan, Sebut 11 Ribu Pekerja Terancam dan Potensi Konflik
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
JAKARTA -Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Jumat pagi (7/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan permintaan agar Kejaksaan Agung mendampingi program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama masa jabatannya.
Pramono menjelaskan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di Jakarta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
"Beliau (Pramono-Rano) meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata ST Burhanuddin dalam konferensi pers.
Menurut Pramono, dengan anggaran Pemprov Jakarta yang besar, yaitu lebih dari Rp 91 triliun, dan Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global, sangat penting bagi pihaknya untuk memastikan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
"Jakarta, bagaimana pun sekarang ini, menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.
Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain," ujar Pramono.
Sebagai langkah preventif, Pramono menyatakan pihaknya telah melakukan audit terhadap anggaran Pemprov Jakarta dan berharap pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami telah dan akan mengadakan audit yang ada, supaya nanti pemerintahannya betul-betul bisa berjalan dengan baik," jelas Pramono.
Pramono menekankan bahwa pendampingan yang diminta bukan untuk membatasi ruang gerak pemerintah Jakarta, namun lebih kepada memastikan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan," tambahnya.
(dc/n14)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
KARAWANG Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam m
NASIONAL
BANDA ACEH Cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini diprakirakan didominasi hujan disertai petir di sejumlah daerah. Suhu udara berk
NASIONAL
MEDAN Cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini diprakirakan didominasi hujan ringan hingga hujan disertai petir di sejumla
NASIONAL
JAKARTA Cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini diprakirakan didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daer
NASIONAL
BANDUNG Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini. Suhu
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari ini diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. S
NASIONAL
BALI Sejumlah wilayah di Provinsi Bali diprakirakan mengalami cuaca bervariasi pada hari ini, mulai dari berawan hingga hujan ringan. Su
NASIONAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL