Menkeu Purbaya: Dana Rampasan Rp11,4 Triliun Bakal Dikelola untuk Bangun Sekolah hingga LPDP
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil rampasan negara senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agu
PENDIDIKAN
BEKASI -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh kepala daerah se-Jawa Barat untuk melakukan "taubat ekologi" sebagai respons terhadap bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada Selasa (4/3).
Dedi mengungkapkan bahwa bencana ini memberi hikmah yang mendalam mengenai pentingnya kesadaran ekologi dalam pengelolaan lingkungan.
Dedi menyampaikan ajakan tersebut usai memimpin rapat penanganan banjir yang dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Bupati Bekasi Ade Kuswara, Walikota Depok Supian Suri, dan Walikota Bekasi Tri Adhianto di Kantor Walikota Bekasi.
Dalam kesempatan itu, Dedi menekankan perlunya revisi dalam kebijakan tata ruang yang selama ini dianggap tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam.
"Menurut saya, banjir saat ini, meskipun musibah, ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita semua menyadari bahwa pentingnya taubat ekologi," ujar Dedi.
Salah satu bentuk dari taubat ekologi, menurut Dedi, adalah dengan merevisi aturan tata ruang yang telah menyebabkan masalah.
Ia juga menyoroti perlunya desentralisasi izin yang selama ini terpusat di pusat.
Dedi menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan teknis untuk memastikan izin yang diberikan sesuai dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
"Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan teknis daerah dapat menyalahi tata ruang dan menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Dedi.
Gubernur Dedi juga meminta agar aliran tiga sungai utama yang menyebabkan banjir besar di Bekasi – Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas, dan Kali Bekasi – segera dikeruk.
Proses pengerukan dan pelebaran aliran sungai ini dijadwalkan dimulai pada hari Senin untuk mencegah air langsung mengalir ke wilayah Bekasi.
Selain itu, Dedi menegaskan pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya antara Jawa Barat dan DKI Jakarta, dalam menyelesaikan masalah banjir yang melanda kawasan Jabodebek.
Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menghubungi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama.
"Penyelesaian masalah banjir ini akan berdampak pada DKI Jakarta juga, karena wilayah ini merupakan bagian dari aglomerasi," tambahnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Dedi berharap agar masalah banjir di Jabodek dapat teratasi dengan sinergi antardaerah serta kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
(dc/a)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil rampasan negara senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agu
PENDIDIKAN
OlehBambang Soesatyo.DI tengah dinamika dunia yang masih diliputi ketidakpastian saat ini, di mana logistik global belum kembali normal, le
OPINI
PADANG PARIAMAN Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan sosial kemanusiaan di seluruh Indo
NASIONAL
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (
EKONOMI
MEDAN Pekan Olahraga Wartawan Sumatera Utara (Porwasu 2026) Piala Gubernur Sumatera Utara resmi dibuka di Stadion Mini Dispora Sumut, Ja
OLAHRAGA
BINJAI Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai meminta legislatif dan eksekutif di Kota Binjai memperk
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pra
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mulai melakukan penataan kawasan Pasar Bahagia dengan mengimbau pedagang kaki lima (PKL) yang
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pencegahan
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka secara resmi kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pus
PEMERINTAHAN