JAKARTA -Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang mirip dengan makan bergizi gratis.
Hal ini disampaikan oleh Pramono setelah mengikuti kegiatan retret BGN di Magelang.
Baca Juga:
"Pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (8/3).
Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengubah program sarapan gratis yang sebelumnya direncanakan menjadi program renovasi kantin sekolah.
Baca Juga:
Renovasi ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas kantin dan mendukung sektor UMKM.
"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program sarapan gratis di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, khususnya dalam hal renovasi kantin, UMKM, dan sebagainya," ujar Pramono.
Ia menambahkan bahwa program renovasi kantin ini bertujuan agar fasilitas yang ada di sekolah-sekolah di Jakarta dapat lebih baik, serta mendukung ekosistem ekonomi lokal.
Pemerintah Jakarta, menurutnya, memiliki kapasitas untuk melaksanakan program ini.
"Jadi, kami lakukan apa yang disebut dengan substitusi policy, yaitu kebijakan yang tetap dijalankan, meski dengan perubahan. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta akan tetap difokuskan pada peningkatan fasilitas yang ada," terang Pramono.
Pramono juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat kini memegang kewenangan penuh terkait program makan bergizi gratis, yang sebelumnya menjadi topik perbincangan.
Sebagai bagian dari semangat kebersamaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mematuhi kebijakan tersebut.
"Karena pemerintah pusat telah mengatur bahwa program terkait makan bergizi gratis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kami sebagai pemerintah daerah harus mengikuti aturan tersebut," tambahnya.
(dc/a)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
