Pramono Anung: BGN Larang Pemda Buat Program Mirip Makan Bergizi Gratis

JAKARTA -Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang mirip dengan makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikan oleh Pramono setelah mengikuti kegiatan retret BGN di Magelang.

"Pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (8/3).

Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengubah program sarapan gratis yang sebelumnya direncanakan menjadi program renovasi kantin sekolah.

Renovasi ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas kantin dan mendukung sektor UMKM.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program sarapan gratis di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, khususnya dalam hal renovasi kantin, UMKM, dan sebagainya," ujar Pramono.

Ia menambahkan bahwa program renovasi kantin ini bertujuan agar fasilitas yang ada di sekolah-sekolah di Jakarta dapat lebih baik, serta mendukung ekosistem ekonomi lokal.

Pemerintah Jakarta, menurutnya, memiliki kapasitas untuk melaksanakan program ini.

"Jadi, kami lakukan apa yang disebut dengan substitusi policy, yaitu kebijakan yang tetap dijalankan, meski dengan perubahan. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta akan tetap difokuskan pada peningkatan fasilitas yang ada," terang Pramono.

Pramono juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat kini memegang kewenangan penuh terkait program makan bergizi gratis, yang sebelumnya menjadi topik perbincangan.

Sebagai bagian dari semangat kebersamaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mematuhi kebijakan tersebut.

"Karena pemerintah pusat telah mengatur bahwa program terkait makan bergizi gratis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kami sebagai pemerintah daerah harus mengikuti aturan tersebut," tambahnya.

(dc/a)