BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengumumkan bahwa Pemprov Sumut akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024 yang akan ditransfer ke 33 kabupaten/kota di Sumut. Total nilai DBH yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp 2,2 triliun dan dipastikan akan diselesaikan pada tahun ini.
Komitmen ini disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (13/3).
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menjelaskan bahwa anggaran untuk DBH sudah dipersiapkan dalam APBD 2025, dan Pemprov Sumut berencana untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secepatnya.
"Kami sudah anggarkan untuk DBH periode 2023-2024, dan kami pastikan akan dibayar tahun ini. Untuk tahun 2025, kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," ungkap Bobby Nasution.
Selain itu, Bobby Nasution menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi Pemprov Sumut dan kabupaten/kota untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pendanaan DBH dan juga mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang diharapkan dapat mencapai 98% di Sumut.
"Kami sepakat untuk alokasi anggaran UHC: 20% provinsi dan 80% kabupaten/kota. Anggaran 80% tersebut bisa diambil dari DBH. Kami ingin pastikan bahwa UHC bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat kita," jelas Bobby.
Kebijakan ini disambut baik oleh para bupati/walikota yang hadir dalam rakor tersebut, mengingat langkah yang diambil oleh Gubernur Sumut ini memberikan angin segar bagi daerah-daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Walikota Binjai, Amir Hamzah, menyambut positif kebijakan ini. "Ini adalah terobosan yang luar biasa. Kami berharap proses penyaluran DBH bisa segera direalisasikan, sehingga dana ini dapat dimanfaatkan secepatnya untuk pembangunan daerah," katanya.
Selain Gubernur Bobby Nasution, rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, M Armand Effendy Pohan, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD dari kabupaten/kota se-Sumut.*
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN