JAKARTA -Menjelang perayaan Lebaran, sejumlah proposal permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai bermunculan.
Namun, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jakarta Pusat menolak seluruh proposal yang diterima, karena tidak memiliki anggaran resmi untuk memberikan THR.
Baca Juga:
Arifin mengungkapkan bahwa meskipun berbagai pihak mengajukan permintaan THR dengan nominal yang bervariasi, pemerintah setempat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.
"Kami tolak semua karena memang tidak memiliki anggaran untuk ke arah situ," ujar Arifin saat diwawancara di GOR Johar Baru, Jumat (14/3/2025).
Baca Juga:
Arifin juga menambahkan bahwa ia tidak bisa mengungkapkan sumber atau pihak-pihak yang mengajukan proposal tersebut.
"Pihak-pihak yang mengajukan itu kami enggak bisa informasikan dari mana saja," katanya.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama menjelang Lebaran.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie juga mengungkapkan pengalaman serupa.
Benyamin menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Tangsel juga menerima banyak proposal permintaan THR, namun juga tidak dapat memberikan bantuan karena tidak ada anggaran resmi.
Benyamin menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak dapat memberikan bantuan THR secara resmi, tradisi pengajuan proposal tersebut meningkat menjelang Lebaran.
MEDAN Manajemen PSMS Medan resmi menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 20252026. Penunj
Olahraga
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional