Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus mendatang.
Sensus ini menargetkan sekitar dua juta pelaku usaha, mulai dari usaha besar, UMKM, hingga bisnis berbasis online.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Sumut Asim Saputra saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (12/3/2026).Baca Juga:
Asim menegaskan bahwa sensus ini menjadi strategi penting untuk memotret secara riil struktur perekonomian Sumut, termasuk perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, perencanaan ekonomi tidak lagi bisa hanya mengandalkan data dari usaha fisik karena kini banyak bisnis tumbuh melalui platform daring.
"Ada 2 juta pelaku usaha yang akan dicatat dalam sensus. Sekitar 1,5 juta sudah terdata, sedangkan 300-500 ribu lainnya masih belum jelas. Usaha ini ada di rumah-rumah, kafe, maupun sistem daring, dan menjadi sasaran utama Sensus Ekonomi 2026," ujar Asim.
Untuk mendukung kegiatan ini, BPS Sumut menyiapkan sekitar 13.000 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan door to door selama 2,5 bulan, dengan target menyelesaikan seluruh pendataan pada Agustus 2026.
Cakupan usaha yang akan disensus meliputi sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, pengelolaan air dan limbah, konstruksi, perdagangan, transportasi, pergudangan, real estate, kesenian, hiburan, dan sektor lainnya.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 1.166.198 unit usaha di Sumut.
Dari jumlah itu, 1.153.758 merupakan usaha mikro kecil, sedangkan usaha menengah dan besar sebanyak 13.160 unit.
Total tenaga kerja mencapai 3.219.673 orang, dengan 2.640.639 orang bekerja di usaha mikro kecil dan 579.034 di usaha menengah dan besar.
"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat, kebijakan ekonomi akan tepat sasaran," pungkas Asim.*
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL