RIAU -Pemerintah Provinsi Riau mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk diberikan hak kelola terhadap kebun kelapa sawit seluas 221.000 hektare yang sebelumnya merupakan milik PT Duta Palma.
Kebun sawit ini kini berstatus sitaan Kejaksaan Agung dan telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk.
Baca Juga:
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Riau, sebagai daerah yang memiliki wilayah tersebut, berhak untuk mengelola kebun sawit bekas milik PT Duta Palma.
Wahid menegaskan bahwa pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dan segera mengajukan permohonan tersebut kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:
"Kita sedang merumuskan bersama tim, langkah apa yang akan diambil dan segera kita usulkan kepada pemerintah pusat," ujar Wahid di sela acara 'belanja baju raye' bersama 1.000 anak yatim dan duafa di Pekanbaru pada Selasa (18/3/2025).
Gubernur juga menyebutkan bahwa malam ini ia akan memimpin rapat koordinasi dengan semua pihak terkait untuk merumuskan sikap terhadap pengelolaan kebun sawit tersebut.
Wahid juga menambahkan, penting adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat agar perjuangan untuk mendapatkan hak kelola kebun sawit eks PT Duta Palma dapat berhasil.
Ketika ditanya mengenai berapa persen hak kelola yang idealnya diminta ke pemerintah pusat, Wahid mengusulkan angka 50 persen.
Namun, ia juga mengatakan bahwa jika permohonan tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan, 10 hingga 20 persen pun tetap disyukuri.
"Fifty-fifty, tentu bagus. Tapi nanti kita rumuskan bersama berapa idealnya," kata Wahid.
Ia melihat persoalan kebun sawit ini sebagai peluang besar bagi Riau, yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, terlebih lagi dengan adanya pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Kebun kelapa sawit yang dimaksud terletak di tiga kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kampar.
Di Riau sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 1,4 juta hektar kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.
Wahid berharap dukungan dari berbagai pihak agar Riau dapat memperoleh hak kelola atas kebun sawit tersebut, baik dalam skala besar maupun kecil.
"Ini adalah permintaan, kalau bisa 50 persen. Tapi kalau dikabulkan 10 persen dan 20 persen, alhamdulillah," ujar Wahid dengan optimisme.
(km/a)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
