Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
RIAU -Pemerintah Provinsi Riau mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk diberikan hak kelola terhadap kebun kelapa sawit seluas 221.000 hektare yang sebelumnya merupakan milik PT Duta Palma.
Kebun sawit ini kini berstatus sitaan Kejaksaan Agung dan telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Riau, sebagai daerah yang memiliki wilayah tersebut, berhak untuk mengelola kebun sawit bekas milik PT Duta Palma.
Wahid menegaskan bahwa pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dan segera mengajukan permohonan tersebut kepada pemerintah pusat.
"Kita sedang merumuskan bersama tim, langkah apa yang akan diambil dan segera kita usulkan kepada pemerintah pusat," ujar Wahid di sela acara 'belanja baju raye' bersama 1.000 anak yatim dan duafa di Pekanbaru pada Selasa (18/3/2025).
Gubernur juga menyebutkan bahwa malam ini ia akan memimpin rapat koordinasi dengan semua pihak terkait untuk merumuskan sikap terhadap pengelolaan kebun sawit tersebut.
Wahid juga menambahkan, penting adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat agar perjuangan untuk mendapatkan hak kelola kebun sawit eks PT Duta Palma dapat berhasil.
Ketika ditanya mengenai berapa persen hak kelola yang idealnya diminta ke pemerintah pusat, Wahid mengusulkan angka 50 persen.
Namun, ia juga mengatakan bahwa jika permohonan tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan, 10 hingga 20 persen pun tetap disyukuri.
"Fifty-fifty, tentu bagus. Tapi nanti kita rumuskan bersama berapa idealnya," kata Wahid.
Ia melihat persoalan kebun sawit ini sebagai peluang besar bagi Riau, yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, terlebih lagi dengan adanya pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Kebun kelapa sawit yang dimaksud terletak di tiga kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kampar.
Di Riau sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 1,4 juta hektar kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.
Wahid berharap dukungan dari berbagai pihak agar Riau dapat memperoleh hak kelola atas kebun sawit tersebut, baik dalam skala besar maupun kecil.
"Ini adalah permintaan, kalau bisa 50 persen. Tapi kalau dikabulkan 10 persen dan 20 persen, alhamdulillah," ujar Wahid dengan optimisme.
(km/a)
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
