Paul Finsen Mayor Tolak Program Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, Minta Presiden Prabowo Tinjau Ulang Kebijakan

JAKARTA -Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor (PFM), dengan tegas menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, khususnya PSN yang direncanakan di Papua. PFM meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan ini dan mengatur kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Paul Finsen Mayor usai mengikuti kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bertemakan “Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN, Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, pada Jumat, 20 Desember 2024.

“Program PSN di Papua ini sebetulnya mirip dengan program-program sebelumnya. Di zaman Presiden SBY ada MIRE, di zaman Presiden Jokowi ada MIFEE, dan kini di zaman Presiden Prabowo disebut PSN. Secara nama berbeda, namun isinya hampir sama. Rakyat Papua tetap menderita. Begitu juga dengan PSN di Banten, yang bagi kami, sebagai wakil dari daerah, keputusan ini tidak strategis. Oleh karena itu, kami menolak program PSN dan meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali,” tegas Paul Finsen.

PFM juga mengingatkan agar Presiden Prabowo, yang baru dilantik, sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru yang lebih relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai Presiden yang baru justru melanjutkan program lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kebijakan yang diambil harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” tambahnya.

Namun, jika Presiden Prabowo memutuskan untuk melanjutkan program PSN, khususnya di Papua, PFM mengingatkan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka untuk mendapatkan hasil terbaik. “Jika PSN ini tetap dilanjutkan, sebaiknya pemerintah mengajak bicara masyarakat secara langsung. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak masyarakat tidak terampas,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 30 proyek PSN, termasuk yang terdapat di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Proyek ini mencakup berbagai sektor, antara lain pengembangan Pelabuhan Sorong, pembangunan Bandara Nabire Baru dan Bandara Siboru Fak Fak, serta pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon di Papua Barat.

Di sektor energi, terdapat Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat, serta pengembangan Lapangan Ubadari dan berbagai proyek energi lainnya di Teluk Bintuni. Selain itu, sektor perkebunan juga akan dikembangkan melalui Proyek Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat, serta program PSN untuk pengembangan Kawasan Perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara di Papua Barat.

(N/014)