MEDAN -Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sutarto, meminta Pemerintah Provinsi Sumut untuk menindak tegas perusahaan yang terlambat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.
Menurutnya, aturan mengenai THR sudah jelas dan harus ditegakkan secara ketat.
Baca Juga:
"Aturannya sudah ada, kita harus tegas bagi perusahaan yang mencoba tidak menuntaskan pemberian THR kepada para pekerjanya," ujar Sutarto pada Rabu (26/3/2025).
Sekretaris PDIP Sumut itu menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran THR telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi pekerja.
Baca Juga:
"Disebutkan bahwa pencairan THR wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idulfitri 2025," ujarnya.
Sutarto juga mendesak Pemprov Sumut melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemberian hak pekerja.
Ia menekankan pentingnya monitoring dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh.
"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut terkait perusahaan yang belum menaati aturan tersebut. Untuk itu, kami minta diberikan sanksi melalui Pemprovsu dan dinas terkait," tegasnya.
Selain itu, Sutarto juga menyoroti hak pengemudi dan kurir online dalam menerima bonus hari raya.
Hal ini mengacu pada SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 yang menegaskan bahwa pengemudi serta kurir daring berhak atas bonus hari raya dari perusahaan aplikasi.
Menurutnya, pemberian THR tidak hanya sebatas kewajiban perusahaan, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
TEL AVIV Jumlah korban tewas akibat serangan besarbesaran Iran terhadap wilayah Israel terus bertambah. Hingga Senin malam, total 24 orang
Internasional
PEMATANG SANTAR Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar resmi membacakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait perkara perbuata
Nasional
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan (Bakkes) yang dipusatkan di Aula Pr
Nasional
BANDA ACEH Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6).
Nasional
