Atas Arahan Bobby Nasution, Pemprov Sumut Tertibkan PETI di Madina dan Sita Alat Berat di Kotanopan
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
MEDAN -Kabar yang beredar mengenai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang dikabarkan akan bergabung dengan Partai Gerindra menjadi perbincangan hangat di dunia politik Indonesia. Isu ini muncul setelah pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terjadi pada awal Desember 2024 lalu.
Menanggapi kabar ini, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Jokowi, memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut. Setelah menjalani uji coba makan gratis di SD Negeri 064979, Medan Sunggal, pada Kamis (19/12), Bobby hanya menjawab singkat terkait isu tersebut.
“Saya kan Gerindra,” kata Bobby tegas, menegaskan bahwa dirinya sudah menjadi kader Partai Gerindra sejak Mei 2024. Bobby mengungkapkan bahwa pemecatan dirinya dan keluarga dari PDIP tidak akan berpengaruh banyak terhadap langkah politiknya ke depan, termasuk bila dirinya nantinya resmi menjabat sebagai Gubernur Sumut.
Terkait dengan perkembangan politik selanjutnya, Bobby mengaku enggan membahas masalah politik lebih lanjut di luar jam kerja sebagai Wali Kota Medan. “Masih jam kerja,” tambah Bobby dengan senyum.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga sempat memberikan respons diplomatis saat ditanya soal kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra. Menurutnya, jika Presiden Jokowi yang sudah memiliki pengaruh besar di tanah air tersebut bersedia bergabung, hal itu akan menjadi kehormatan besar bagi Gerindra.
“Bagi kami, untuk orang sekaliber Pak Jokowi yang mantan presiden 10 tahun, yang memiliki ketokohan dan pengaruh yang begitu besar, tentu saja jika beliau bersedia bergabung, itu adalah kekuatan dan kehormatan yang amat besar bagi partai kami,” kata Muzani dalam keterangan pers.
Selain Gerindra, Jokowi juga diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar. Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa partainya sangat terbuka kepada siapa pun yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam dunia politik.
“Golkar itu sangat inklusif. Golkar terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik. Jadi Golkar sangat inklusif,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers.
Partai NasDem juga turut menyatakan keterbukaannya terhadap kemungkinan bergabungnya Jokowi. Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi, mengingat Jokowi merupakan politisi yang sangat mengerti situasi.
“Ya kita serahkan pada Pak Jokowilah. Kami siap dengan tangan terbuka jika beliau ingin bergabung,” kata Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12).
Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari PDIP tercatat dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada 4 Desember 2024. Pemecatan ini dinilai sebagai langkah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDIP, dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa pemecatan Jokowi dan keluarga serta 27 anggota lainnya sudah sesuai dengan ketentuan partai.
“Pemecatan terhadap Jokowi dan keluarga sudah sesuai dengan AD/ART PDIP. Ketua DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution,” kata Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12).
Dengan berbagai spekulasi politik yang beredar, langkah politik Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution akan terus menjadi sorotan. Sementara itu, baik Gerindra, Golkar, maupun NasDem tetap membuka peluang bagi Jokowi untuk bergabung dengan partai mereka.
(N/104)
MADINA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindak tegas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kota
PEMERINTAHAN
MEDAN Prasasti Kota Tangguh yang memuat nama 98 wali kota seIndonesia diresmikan di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 98 wali kota dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan senam pagi bersama di Taman Hutan Kota Cadika, Medan, Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Polemik dugaan intimidasi terhadap jurnalis Babel Aktual yang menyeret nama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanw
PEMERINTAHAN
SURABAYA Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan pencegahan praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan Indonesia merupakan mitra penting negaranya di kawasan Asia Tenggara. Pernyataa
INTERNASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Seorang saksi mengaku perna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi SadewaPurbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan angg
PEMERINTAHAN
BATU BARA Seorang pria bernama Suriono (57) ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di rumah yang juga dijadikan toko sembako miliknya di
HUKUM DAN KRIMINAL