Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
BATU BARA - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Batu Bara menyoroti besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai sekitar Rp31 miliar.
Sorotan ini disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD yang membahas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun 2024, serta Nota Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Senin (14/4/2025).
Ketua Fraksi Gerindra, Ridwan, menegaskan bahwa jumlah Silpa yang tinggi mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program daerah. Ia mempertanyakan apakah Silpa tersebut berasal dari efisiensi atau justru akibat banyaknya program yang tidak berjalan optimal.
"Kami menilai hal ini mencerminkan perencanaan yang kurang matang serta kurangnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan," ujar Ridwan.
Fraksi Gerindra mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan terukur dalam mengelola program, agar serapan anggaran dapat dimaksimalkan dan target pembangunan tercapai.
Dalam kesempatan yang sama, Ridwan juga menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra terkait Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang dinilai penting sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pemberian insentif dan kemudahan investasi harus berkeadilan, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada produk lokal dan sektor strategis," tegasnya.
Fraksi Gerindra berharap hadirnya Ranperda ini dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara adalah wilayah ramah investasi, namun tetap menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku.
"Kita ingin menunjukkan kepada investor bahwa Batu Bara terbuka dan mendukung investasi, namun tetap ada aturan yang harus ditaati," pungkas Ridwan.
Dengan Ranperda ini, diharapkan iklim investasi di Batu Bara semakin membaik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat melalui realisasi program pembangunan yang tepat sasaran.*
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
