Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh memastikan pencairan bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) akan dilakukan dalam tahun 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, Selasa (15/4/2025).
M. Nasir menyampaikan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, telah memerintahkan agar anggaran untuk bonus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun 2025.
"Terkait bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali PON, saya sudah berkoordinasi langsung dengan gubernur. Beliau menegaskan bahwa bonus tersebut harus dibayarkan dan telah memerintahkan agar penganggarannya dimasukkan dalam APBA Perubahan 2025," ujar Nasir.
Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen tidak hanya kepada atlet dan pelatih PON, tetapi juga kepada mereka yang berprestasi di Peparnas.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh juga menambahkan bahwa untuk merealisasikan penganggaran tersebut, Gubernur Mualem telah memerintahkan konsultasi lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.
"Sesuai arahan gubernur, saya pastikan bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali emas di ajang PON dan Peparnas akan segera dibayarkan," tegasnya.
Sebagai informasi, PON XXI Aceh-Sumut yang berlangsung pada September 2024 lalu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam ajang itu, kontingen Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 195 medali emas.
Sementara tuan rumah Aceh menempati posisi keenam dengan total 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu.*
(dc/j006)
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL